Bea Masuk Impor 2012

TARIF BEA MASUK

Dasar Pertimbangan:

1. Daya saing, arah pengembangan industri (road map);

2. Perlindungan bersifat sementara;

3. Komitmen tariff (WTO, APEC, FTA, AIFTA );

4. Efisiensi administrasi kepabeanan;

5. Pencegahan penyelundupan;

6. Penerimaan negara untuk memperlancar pelayanan.

Dasar Hukum:

1.        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2.       Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.0II/2010 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

3.       Permenkeu Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Tarif Bea Masuk perubahan atas Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Penetapan Sistim Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

4.       Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN- India Free Trade Area (AIFTA).

5.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT).

Klasifikasi Dan Struktur Tarif Bea Masuk:

Setiap barang yang diimpor dikenakan tarif bea masuk berdasarkan system klasifikasi barang

nomor Harmonized System (HS) 10 digit dimana besaran tariff bea masuk dan jumlah HS-nya

berdasarkan MOST FAVOURED NATION (MFN)